Pembiaran Jalan Rusak “Daerah Jeglongan Sewu” Kabupaten Pasuruan Dan Konsekwensi Hukumnya

Foto: Syaifuddin, Redaksi

PEMBIARAN JALAN RUSAK  “DAERAH JEGLONGAN SEWU” KABUPATEN PASURUAN DAN KONSEKWENSI HUKUM NYA.
Oleh:  SYAIFUDDIN.

OPINI  |Jatimupdate.com| – Di pertengahan hingga akhir tahun 2018, Wilayah Kabupaten Pasuruan sempat viral di medsos dengan sebutan “Daerah Wisata Jeglongan Sewu”.

Hal ini tidak lepas dari banyak nya jalan di wilayah Kabupaten Pasuruan yang rusak parah. Hingga saat ini pun persoalan tersebut belum terselesaikan dan di beberapa wilayah Kabupaten Pasuruan masih dapat kita saksikan jalanan yang rusak parah, salah satunya jalan penghubung dua kecamatan Gondangwetan – Winongan.

Masyarakat sering melakukan Aksi turun jalan hingga penutupan jalan untuk meminta segera di lakukan perbaikan terhadap fasilitas umum tersebut.

Namun nampaknya belum dapat memancing respon Pemerintah Daerah untuk segera menyikapinya.

Mungkin saja Aparat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Dinas Bina Marga/Dinas PU di daerah sesuai kewenangan jalan nasional, provinsi, kota/kabupaten, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum akan mengenai mereka, jika membiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera.

Pada UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 24: Dijelaskan
Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Kemudian, pada Pasal 273 Di Sebutkan;
Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/ atau kerusakan Kendaraan dan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dari uraian ini setidaknya kita jadi sedikit paham, bahwa “kewajiban” tentang perawatan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam artian instansi terkait dan tingkatan wilayah terkait.

Jika konteksnya jalan Ranggeh-Winongan (mohon koreksi jika salah) adalah kewajiban Pemda Kabupaten Pasuruan sebagaimana status Jalan sebagai “Jalan Kabupaten”   [Redaksi/J Update]

84 Views
(Visited 186 times, 1 visits today)
Pembiaran Jalan Rusak “Daerah Jeglongan Sewu” Kabupaten Pasuruan Dan Konsekwensi Hukumnya

Apakah Anda Setuju?

Terima Kasih Atas Atensi Anda

Author: Dien Syaifuddin

REDAKSI